Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Saleh Partaonan Daulay menyambut baik kebijakan Pemerintah yang menghapus kewajiban tes PCR (Polymerase Chain Reaction) bagi penumpang pesawat udara.

Pada aturan sebelumnya, untuk penerbangan antar bandara di Jawa dan Bali, penumpang diwajibkan menunjukkan kartu vaksin dan surat keterangan hasil negatif tes RT-PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 3×24 jam sebelum keberangkatan.

Penghapusan tes PCR bagi calon penumpang pesawat itu disampaikan Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy hari ini, Senin 1 November 2021. Khususnya bagi calon penumpang pesawat tujuan Jawa-Bali.

“Tuntutan saya berarti dipenuhi, jadi gini saya mengapresiasi keputusan yang diambil pemerintah terkait dengan katakanlah revisi persyaratan untuk penerbangan karena memang selama ini diakui bahwa persyaratan tersebut sedikit memberatkan,” kata Saleh, dilansir dari Timesindonesia.co.id, Senin (1/11/2021).

Ia menyatakan itu usai menghadiri Harlah Fraksi PKB di Gedung Nusantara IV DPR RI. Menurutnya, tes PCR layak dihapus karena bukan saja masyarakat tak mampu membayar, tetapi karena sarana dan prasarana untuk melakukan tes PCR tidak mendukung. Apalagi di daerah-daerah terpencil yang jauh dari ibukota provinsi.

“Katakanlah di Sumatera Utara di kampung saya itu ada yang kabupatennya 12 jam untuk sampai ke provinsi, ke Kota Medan itu kalau orang tes hari ini tiga hari baru dateng hasilnya, tentu ini berat,” kata Saleh.

Ia mengungkapkan, penyebaran virus Covid-19 bukan hanya bagi mereka yang naik pesawat. Sebab orang biasa juga ada yang menyebarkannya, baik di pasar-pasar tradisional, mall, tempat-tempat makan, bioskop. Tempat-tempat itu sangat potensial bagi penyebaran Covid-19.

“Kalau sama-sama potensial maka semuanya harus sama-sama dilakukan testing dan tracing oleh pemerintah,” ucapnya.

Di sisi lain, penghapusan tes PCR juga disebut Saleh Daulay menepis anggapan adanya bisnis oleh pihak-pihak tertentu. Pemerintah juga mendengar aspirasi masyarakat yang belakangan menolak biaya tes PCR.

“Dengan adanya pembatalan persyaratan seperti ini berarti kan pemerintah enggak ada urusannya dengan bisnis sama sekali, karena pemerintah bisa langsung memutus tanpa ada itung-itungan bisnisnya. Kita mengapresiasi Pemerintah bahwa mereka pro rakyat,” terang dia.

Ia menambahkan, penghapusan tes PCR merupakan suatu pilihan yang baik untuk membantu masyarakat. Upaya memutus mata rantai Covid-19 bisa tetap dilaksanakan dengan mengajak dan mengimbau masyarakat menerapkan protokol kesehatan sekaligus mengejar target vaksinasi sebesar 70 persen sampai akhir tahun 2021.

“Mudah-mudahan kalau kita tetap konsisten menerapkan protokol kesehatan dan vaksinasi, saya yakin mudah-mudahan gelombang ketiga yang diprediksi itu tidak terjadi,” ucap Anggota Komisi IX DPR RI itu soal penghapusan syarat wajib tes PCR oleh pemerintah.