Peristiwa kekerasan yang dilakukan oleh oknum TNI AU kepada warga Papua terungkap dan menjadi viral setelah videonya tersebar di berbagai media sosial.

Peristiwa itu tentu menjadi keprihatinan banyak pihak, termasuk disayangkan Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Farah Puteri Nahlia.

Menurut Farah, peristiwa tersebut semestinya tidak terulang kembali, mengingat tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

“Jangan sampai kasus seperti ini membuat masyarakat justru merasa tidak aman, apalagi di tengah krisis multidimensi seperti kondisi pandemi saat ini,” ujar Farah dilansir dari RMOL, Kamis (29/7/2021).

Dalam negara hukum, Farah memandang tindakan aparat keamanan perlu didasarkan pada aturan hukum yang berlaku dan pentingnya memperhatikan dan melindungi keamanan manusia (human security).

Dengan begitu, dalam menjalankan tugasnya aparat keamanan perlu melakukan  secara profesional dan proporsional. Sehingga, tindakan-tindakan yang berlebihan yang berdampak pada kondisi terjadinya ketidakamanan dan ketidaknyamanan di masyarakat bisa diminimalisir.

“Ditambah lagi, proses akuntabilitas yang ada harus transparan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat (public trust) terhadap aparat yang menjalankan tugasnya,” paparnya.

Di samping itu, Farah juga menyampaikan apresiasinya atas sikap Panglima TNI, Marsekal Hadi Tjahjanto, yang memproses secara administrasi terhadap pelaku dan komandan di lapangan.

“Itu adalah langkah yang baik dan tegas. Namun, penting untuk mengungkap masalah ini secara transparan dan akuntabel demi terwujudnya rasa keadilan,” katanya.

Farah menandaskan, pengungkapan masalah secara transparan penting dilakukan, mengingat insiden yang terjadi di Papua tersebut berpotensi menciderai upaya pemerintah Indonesia dalam menciptakan kedamaian di Bumi Cendrawasih.

“Diperlukan dialog publik yang lebih dan aksi solidaritas lapangan antar otoritas dengan masyarakat Papua untuk memperbaiki dan mempertahankan ‘hearts and minds‘ masyarakat lokal,” ungkap Farah.

“Bahkan, ada posibilitas kemunculan aktor-aktor yang ingin menciderai integrasi nasional melalui politisasi dan berita hoaks isu ini di tengah masyarakat Papua,” sambuhnya.

Maka dari itu, dalam melihat peristiwa ini Farah menyarankan lima langkah yang harus segera dilakukan pemerintah, agar masalah peristiwa yang dilakukan oknum TNI AU tidak menjadi berlarut-larut dan meluas.

Berikut ini lima langkah yang diusulkan Farah kepada pemerintah:

1. Perlu dilakukannya investigasi yang transparan dan akuntabel supaya masalah yang ada dapat lebih jelas dan meminimalisir hoaks yang memperkeruh situasi.

2. Proses hukum pelaku jika terbukti bersalah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini perlu dilakukan sebagai bukti kepada masyarakat bahwa hukum berkeadilan dan tidak tebang pilih.

3. Perlu membangun ruang komunikasi dengan masyarakat yang lebih baik dan humanis. Ketegasan yang dimiliki segenap prajurit TNI harus dijalankan secara profesional dan proporsional.

4. Jangan sampai kejadian seperti ini terulang kembali, karena hal itu akan menambah masalah penyelesaian konflik Papua secara damai terganjal dan berpotensi semakin memperburuk citra bangsa Indonesia di mata dunia. Jika hal seperti ini terjadi lagi, bukan tidak mungkin kepercayaan publik (public trust) terhadap TNI menurun dan semakin berjarak dengan masyarakat. Selain itu juga, perjuangan Indonesia mempertahankan Papua di level internasional juga berpotensi akan terganggu.

5. Dan untuk masyarakat harus tetap tenang dan bisa melihat kasus ini secara objektif. Jangan mudah terpancing atau terprovokasi, yang justru dapat memecah belah satu sama lain. Masyarakat dihimbau untuk tetap menjaga situasi dan melakukan pengecekan kembali atas berita-berita yang tersebar untuk meminimalisir hoaks.