Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan (Zulhas) menilai pernyataan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menyebut Kementerian Agama (Kemenag) hadiah Nahdlatul Ulama atau NU berbahaya. Apalagi, katanya, Yaqut merupakan seorang menteri pembantu Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Sebagai pembantu presiden, pikirannya harus pikiran kebangsaan, harus untuk bangsa, bukan golongan tertentu,” kata Zulhas, dilansir dari Detikcom, Senin (25/10/2021).
Pernyataan kontroversial Yaqut terungkap saat membuka Webinar Internasional Santri Membangun Negeri yang digelar Rabithah Ma’ahid Islamiyah dan PBNU dalam rangka memperingati Hari Santri yang disiarkan secara langsung di Kanal YouTube TVNU pada 20 Oktober 2021 lalu.
Menurut Zulhas, argumen Yaqut yang mengatakan bahwa sejarah pendirian Kemenag karena peran NU sebagai juru damai pasca pencoretan tujuh kata dalam Piagam Jakarta juga tidak beralasan.
“Ini berbahaya, bisa memunculkan tafsir sejarah yang keliru. Karena banyak peran ulama lintas organisasi dan kelompok di sana. Apalagi mengatakan bahwa Kemenag merupakan hadiah negara untuk NU secara spesifik, bukan untuk umat Islam. Ini keliru. Perlu diluruskan,” ujar Zulhas.
Wakil Ketua MPR RI itu memandang bahwa Kemenag merupakan instrumen negara untuk mengayomi dan memastikan kehidupan beragama di Indonesia berjalan baik. Kemenag, bagi Zulhas, untuk mengayomi seluruh agama yang diakui negara.
“Bahkan kalau menyebut Kemenag didirikan untuk umat Islam saja itu keliru jika dilihat dari pikiran kebangsaan. Apalagi mengatakan bahwa Kemenag spesifik didirikan sebagai hadiah untuk NU,” katanya.
Zulhas berharap semua pejabat negara mengedepankan pikiran kebangsaan dalam bertugas. Menurutnya, dari mana pun latar belakang seorang pejabat negara, jika sudah bekerja dan mengabdi untuk negara maka pikirannya harus tentang bangsa dan negara, bukan mementingkan golongannya lagi.
“Apalagi menteri itu pembantu presiden, mewakili pikiran presiden juga. Harusnya berpikir bangsa,” imbuhnya.
Related posts
Terkini
- Viva Yoga: PAN Tegaskan Penentuan Capres Hanya Urusan Waktu October 18, 2022
- Diikuti Ribuan Orang, Jalan Santai HUT PAN ke-24 Birukan Pantai Padang September 26, 2022
- Mendag Zulhas Tegaskan Tidak Ada Kenaikan Daya Listrik 450 VA Menjadi 900 VA September 22, 2022
- Zulhas Usulkan Pemerintah Beli Hasil Panen Petani Rp100 Triliun per Tahun September 21, 2022
- PAN Sebut Pengesahan UU PDP Solusi Keamanan Data Pribadi Masyarakat September 21, 2022