Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan (Zulhas) menilai pernyataan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menyebut Kementerian Agama (Kemenag) hadiah Nahdlatul Ulama atau NU berbahaya. Apalagi, katanya, Yaqut merupakan seorang menteri pembantu Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Sebagai pembantu presiden, pikirannya harus pikiran kebangsaan, harus untuk bangsa, bukan golongan tertentu,” kata Zulhas, dilansir dari Detikcom, Senin (25/10/2021).
Pernyataan kontroversial Yaqut terungkap saat membuka Webinar Internasional Santri Membangun Negeri yang digelar Rabithah Ma’ahid Islamiyah dan PBNU dalam rangka memperingati Hari Santri yang disiarkan secara langsung di Kanal YouTube TVNU pada 20 Oktober 2021 lalu.
Menurut Zulhas, argumen Yaqut yang mengatakan bahwa sejarah pendirian Kemenag karena peran NU sebagai juru damai pasca pencoretan tujuh kata dalam Piagam Jakarta juga tidak beralasan.
“Ini berbahaya, bisa memunculkan tafsir sejarah yang keliru. Karena banyak peran ulama lintas organisasi dan kelompok di sana. Apalagi mengatakan bahwa Kemenag merupakan hadiah negara untuk NU secara spesifik, bukan untuk umat Islam. Ini keliru. Perlu diluruskan,” ujar Zulhas.
Wakil Ketua MPR RI itu memandang bahwa Kemenag merupakan instrumen negara untuk mengayomi dan memastikan kehidupan beragama di Indonesia berjalan baik. Kemenag, bagi Zulhas, untuk mengayomi seluruh agama yang diakui negara.
“Bahkan kalau menyebut Kemenag didirikan untuk umat Islam saja itu keliru jika dilihat dari pikiran kebangsaan. Apalagi mengatakan bahwa Kemenag spesifik didirikan sebagai hadiah untuk NU,” katanya.
Zulhas berharap semua pejabat negara mengedepankan pikiran kebangsaan dalam bertugas. Menurutnya, dari mana pun latar belakang seorang pejabat negara, jika sudah bekerja dan mengabdi untuk negara maka pikirannya harus tentang bangsa dan negara, bukan mementingkan golongannya lagi.
“Apalagi menteri itu pembantu presiden, mewakili pikiran presiden juga. Harusnya berpikir bangsa,” imbuhnya.