JAKARTA – Komisi VIII DPR/RI mendorong pemerintah untuk terus mempersiapkan umroh jamaah Indonesia. Ketua Komisi VIII, Yandri Susanto, bahkan menyebut jika perlu pemerintah bertemu langsung dengan Pemerintah Saudi di Riyadh.
“Kita dorong terus pemerintah mematangkan pelaksanaan umroh dan haji, termasuk melobi langsung di Riyadh dan menemui pihak yang berwenang,” kata dia dalam pesan teks yang diterima Republika, Selasa (16/11).
Ia menyebut, dengan menemui langsung Pemerintah Kerajaan Saudi di Riyadh, diharapkan semua informasi dan konfirmasi terkait pelaksanaan haji dan umroh bisa langsung terjawab.
Terkait persiapan umrohini pula, Yandri menyebut Komisi VIII akan segera bertemu dengan Kementerian Agama. Pertemuan ini bertujuan untuk membahas umroh dan haji.
“Kita dalam waktu dekat akan ada raker khusus membahas umroh dan haji, bersama Pak Menag,” ujarnya.
Seperti yang diketahui bersama, beberapa pekan terakhir Kementerian Agama tengah menyiapkan pelaksanaan umroh yang telah tertunda sejak Februari 2021. Persiapan dilakukan menyusul pembacaan nota diplomatik oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.
Sejumlah hal dibahas oleh Kementerian Agama dan kementerian terkait, seperti integrasi data Peduli Lindungi dam Tawakkalna, serta persiapan asrama haji Pondok Gede dan Bandara Seokarno Hatta sebagai bagian dari program ‘One Gate and Zero Incident’.
Namun, sampai saat ini belum ada informasi pasti kapan jamaah umroh Indonesia bisa diberangkatkan. “Insya Allah nanti setelah ada perkembangan kami kabari,” ujar Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus, Nur Arifin, Senin (15/11).