Kementerian Agama (Kemenag) meminta biaya tambahan pelaksanaan Ibadah Haji 1443 H/ 2022 M total sebesar Rp 1,5 Triliun.

Menteri Agama Yaqut C Qoumas menyebut usulan tambahan itu karena pemerintah Arab Saudi mengeluarkan kebijakan khusus terkait pelayanan di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (pelayanan masyair).

Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto memastikan tidak ada biaya tambahan yang harus disetor oleh calon jamaah haji yang berangkat tahun ini.

“Mengenai pemberitaan tentang kebutuhan tambahan pelaksanaan haji, kami di Komisi VIII DPR memastikan tidak ada biaya atau setoran tambahan yang dibebankan kepada jamaah haji. Sehingga jamaah haji yang berangkat tahun ini tidak perlu khawatir,” kata Yandri.

Yandri menegaskan tidak ada 1 rupiah pun yang akan dibebankan kepada jamaah haji yang akan berangkat tahun ini.

“Jadi tidak perlu risau dan galau serta bisa tetap fokus untuk mempersiapkan jasmani dan ruhani untuk pelaksanaan Ibadah hani nanti,” ungkapnya.

Yandri yang juga Wakil Ketua Umum PAN ini menyampaikan kekurangan Rp 1,5 triliun akan dibebankan kepada dua sumber, yakni dari efisiensi haji tahun-tahun lalu seperti 2014 dan 2016. Selain itu, setengah kekurangan dana Haji 2022 lainnya akan dibebankan pada nilai manfaat jemaah haji.

“Semua upaya dilakukan agar penyelenggaraan Ibadah Haji bisa dilakukan sebaik-baiknya serta biayanya tidak memberatkan bagi jamaah haji yang selama ini sudah tertunda akibat pandemi,” tutup Yandri.