Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PAN, Intan Fauzi mempersilakan pemerintah mengambil langkah Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro dibanding lockdown atau karantina wilayah.

Tetapi, Intan mengingatkan pemerintah agar lebih tegas lagi menerapkan aturan. Dengan begitu, masyarakat bisa disiplin menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

“Percuma PPKM kalau tidak dibarengi dengan penegakkan aturan yang ketat. Itu peran pemerintah agar aturan yang sudah dibuat bisa diterapkan masyarakat,” ujarnya, dilansir dari RM.id, Sabtu (19/6/2021).

Diketahui, pemerintah memilih PPKM Mikro untuk mengatasi lonjakan kasus Corona di sejumlah daerah di Tanah Air, meski desakan lockdown terus menguat.

Selain disuarakan oleh Raja Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Bowono X, permintaan lockdown juga disampaikan ratusan masyarakat yang tergabung dalam Lapor Covid-19. Bahkan, organisasi kesehatan dunia alias WHO juga menyarankan pemerintah melakukan lockdown.

Melanjutkan keterangannya, Intan menilai, wajar bila pemerintah tak ingin mengambil opsi lockdown. Menurutnya, bila karantina wilayah atau lockdown diterapkan, pemerintah wajib menanggung seluruh hajat kebutuhan seluruh masyarakatnya.

Ini akan memberatkan pemerintah. Apalagi, kondisi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan daerah tengah megap-megap karena Corona.

“Ini tentu akan menyulitkan. Jadi boleh PPKM diterapkan, tapi pemerintah juga harus memastikan aturan itu benar-benar dilaksanakan secara ketat,” ulangnya lagi.

Srikandi PAN itu menyayangkan aturan PPKM yang masih longgar. Salah satunya, dibukanya tempat wisata dan aturan jam kerja bagi restoran dan transportasi umum yang tidak sesuai. “Kalau pemerintah mau tegas, tentu para pengusaha dan masyarakat akan manut,” ucap Intan.

Untuk mengatasi lonjakan kasus Covid-19 di Tanah Air, Intan meminta pemerintah untuk terus gencar mendiagnosa dengan 3 T (testing, tracing, dan treatment), serta penyediaan fasilitas kesehatan, baik alat kesehatan ataupun obat.

“Begitu juga percepatan dan akses masyarakat untuk mendapat vaksin secara merata di seluruh daerah,” tandas politisi dapil Depok dan Bekasi itu.