Desakan agar Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar mundur dari jabatannya setelah terbukti melakukan pelanggaran etik terus bergulir.

Juru Bicara Muda Partai Amanat Nasional, Dimas Prakoso Akbar mendesak Lili Pintauli mundur karena menganggap sepak terjang mantan anggora LPSK tersebut telah mencederai wajah KPK sebagai institusi yang penting dalam pemberantasan korupsi.

“Lebih elok, bermartabat, dan terpuji jika Lili Pintauli legowo mundur saja. Kasihan KPK yang sudah memiliki nilai baik lalu tercoreng dengan hal ini. Bagaimana KPK mau dipercaya rakyat jika dipimpin orang yang bermasalah bahkan terbukti melanggar etik,” jelas Dimas (2/9/2021).

Tak hanya itu, Dimas juga menilai Lili Pintauli Siregar juga bisa menjadi contoh positif bagi generasi berikut apabila mau menyesali kesalahannya dan mundur secara kesatria.

“Tidak ada gunanya mempertahankan jabatan dengan memegang predikat pelanggar kode etik di lembaga penegak hukum, kecuali memang sudah tidak lagi memiliki rasa malu,” lanjut Dimas.

Terkait sanksi pemotongan gaji pokok sebesar 40%, Dimas pun menilai itu sangat ringan dan tidak sebanding dengan eksistensi KPK sebagai institusi yang telah di percaya rakyat.

“Dewas harusnya bisa lebih tegas dalam kasus, Ini penting, karena intergritas KPK sebagai institusi taruhannya,” katanya.

“Potongan 40% dari gaji pokok ini kan hanya setara 1.84 juta setiap bulan. Sedangkan dengan tunjangan dan lain-lain yang bersangkutan masih bisa kantongi puluhan juta,” tambahnya.

Ia pun mengaku khawatir jika nanti Publik pun akan mulai tidak percaya dengan kinerja KPK bahkan Dewas KPK.

“Keberadaan Dewas sangat dipertanyakan. Sebelum adanya Dewas jika Pimpinan KPK melanggar etik maka dibentuk Komite Etik KPK yang melibatkan unsur eksternal seperti tokoh masyarakat, akademisi, dan praktisi. Sehingga sanksi untuk pimpinan diatur lebih berat dibanding pegawai,” pungkasnya.