Anggota Komisi Il DPR RI, Fraksi PAN, Guspardi Gaus berharap, ASN (aparatur sipil negara) yang menjadi Pj (penjabat) kepala daerah mulai tahun 2022 dan 2023 tidak condong ke partai politik mana pun.

“Jangan ada tumpangan politik dari partai mana pun. Sehingga dia bekerja profesional dan ASN yang ditunjuk itu tidak boleh digiring ke partai mana pun,” kata Guspardi, dilansir GoNEWS.co, Selasa (14/9/2021).

Guspardi berharap, Mendagri dalam menunjuk Pj kepala daerah bisa memastikan aspek, kredibilitas, kapasitas dan kapabilitas ASN pengisi jabatan Pj.

“Konsekuensinya harus ditunjuk Plt yang menurut aturan perundangan-undangan yang akan menjabat itu adalah ASN,” ucapnya.

Sebagai pengingat, Pemilu baik itu Pilpres (Pemilihan Umum Presiden), Pileg (Pemilihan Umum Legislatif) dan Pilkada (Pemilihan Umum Kepala Daerah) akan digelar serentak di tahun 2024.

Ini sesuai dengan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan UU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pilkada. Khusus untuk Pilkada, sesuai ayat Pasal 201 ayat (8) UU Pilkada 2016, Pilkada akan dilakukan serentak pada bulan November 2024.

Buntut dari keserentakan itu, akan ada 272 jabatan kepala daerah (24 provinsi dan 248 kabupaten/kota) yang akan diisi oleh Pj. 272 Pj itu, 101 Pj di tahun 2022 dan 171 Pj di tahun 2023 karena sejumlah itu pula kepala daerah yang akan habis masa jabatannya di tahun-tahun tersebut.