Anggota DPRD Sulawesi Selatan (Sulsel) dari Fraksi PAN meminta pemerintah daerah (pemda) di provinsi itu memasukkan anggaran insentif guru honorer tingkat SMA/SMK ke dalam APBD.

Pengalokasian anggaran insentif guru honorer itu diperlukan agar penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tidak menjadi polemik.

“Kami akan arahkan dimasukkan ke APBD Perubahan,” kata Wakil Ketua Komisi E DPRD Sulsel Andi Muhammad Irfan AB, dilansir dari Jpnn.com, Senin (18/7/2022).

Pernyataan itu disampaikan Andi merespons polemik pembayaran insentif guru honorer di sekolah yang kesulitan anggaran, karena hanya mengandalkan dana BOS.

Irfan menyebut ada sejumlah pengajar yang insentifnya dibayarkan APBD, sehingga tidak semua guru honorer mendapat hak yang sama. Politikus PAN itu mengatakan dari laporan yang diterima, polemik itu terjadi di Kabupaten Luwu, Soppeng, Barru, Bulukumba, dan beberapa daerah lain.

Polemik muncul setelah ada sekolah yang memiliki banyak siswa dengan dana BOS cukup, sedangkan sekolah lain yang memiliki sedikit siswa, dana BOS-nya minim.

“Ini menjadi perhatian kami, karena menyangkut kesejahteraan guru. Walaupun guru honorer, waktu mengajarnya juga padat, tetapi tidak berimbang dengan pendapatan mereka,” tutur Irfan.

Oleh karena itu, dia berharap agar insentif guru honorer yang tidak masuk dalam APBD dicarikan solusi demi peningkatan mutu serta kualitas pendidikan setempat.

“Jangan dibiarkan masalah ini terkatung-katung tanpa ada solusi dan hanya menggunakan dana BOS. Kami akan terus upayakan dan berkomunikasi dengan dinas pendidikan agar ada jalan keluarnya,” ucap Irfan.

Sebelumnya, sejumlah guru honorer tingkat SMA dan SMK mengeluhkan lambatnya pembayaran honor mereka akibat terkendala pencairan dana BOS dua hingga tiga bulan.