Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI telah meresmikan Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) dengan 102 parlemen dari seluruh dunia termasuk Parlemen Uni Eropa kerjasama melalui Inter Parliamentary Union.

DPR RI dalam sisi regional menghargai peran aktif Parlemen Uni Eropa sebagai negara peninjau di ASEAN Inter Parliamentary Assembly (AIPA), agenda tahunan dialog with observers di Sidang Tahunan AIPA telah menjadi platform yang penting untuk mendekatkan hubungan Uni Eropa dengan ASEAN.

Demikian disampaikan Wakil Ketua BKSAP DPR RI, IR. H. A. Hafisz Thohir saat Courtesy call dengan Dubes Uni Eropa HE. Mr. Vincent Piket, dilansir dari Suarainvestor.com, Kamis (15/4/2021).

Hafisz meyakini parlemen memainkan peran penting dalam kemajuan diplomasi yang memiliki fungsi diplomasi parlemen berupaya selalu mengambil peran aktif dalam mendukung diplomasi yang dijalankan Pemerintah RI.

Menurutnya, ASEAN tengah dihadapkan tantangan menjaga stabilitas kawasan, yaitu Myanmar sebagai bergejolak internal. Indonesia disebutnya sejak awal telah meminta Tatmadaw untuk menghentikan kekerasan, membebaskan tahanan politik dan memprioritaskan keselamatan rakyat Myanmar.

“Melalui shuttle diplomacy, DPR berharap dapat menjadi bagian dari solusi penyelesaian konflik Myanmar,” ujarnya lagi.

Indonesia sejak awal juga telah menekankan constructive engagement di antara pihak-pihak yang berkonflik. Namun, mencapai konsensus atas penyelesaian konflik Myanmar tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi ASEAN. “Hal ini terutama karena tidak ada persamaan persepsi di antara negara-negara anggota dlm memandang isu ini dan adanya ASEAN non-interference principle,” tuturnya.

Dalam hal ini, Hafisz mengatkan DPR mengapresiasi langkah-langkah Uni Eropa yang telah memberlakukan embargo senjata sejak 2018.

Menurutnya Uni Eropa juga tengah menimbang pemberlakuan sanksi ekonomi untuk entitas ekonomi yang memiliki koneksi dengan Tatmadaw.

“Kami berharap langkah-langkah yang diambil Uni Eropa dapat mengakhiri konflik Myanmar. Sebagai anggota parlemen, kami sangat menyayangkan adanya pelanggaran HAM dan kemunduran demokrasi di Myanmar,” sesalnya.

Politisi PAN ini menyebut sejak misi diplomatik Uni Eropa di Indonesia didirikan pada 1988, Uni Eropa dan Indonesia telah secara konsisten bekerja sama untuk mendorong pembangunan ekonomi yang inklusif, mempromosikan good governance, perlindungan alam dan mengurangi dampak perubahan iklim, serta membangun masyarakat sipil,  mempromosikan pendidikan dan pengembangan kualitas SDM.

Menurutnya Indonesia dan Uni Eropa juga telah menandatangani Partnership Comprehensive Agreement sejak 2009 dan mulai berlaku sejak 2013.“Indonesia merupakan negara pertama di Asia yang memiliki perjanjian kemitraan komprehensif dengan Uni Eropa,” kata Hafiz lagi.

“Berbagai hal di atas menjadi indikator betapa penting kualitas hubungan bilateral Uni Eropa dengan Indonesia saat ini maupun di masa mendatang,” tukasnya.