Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Kabupaten Garut mempertanyakan keseriusan Bupati Garut selaku Ketua Satuan Tugas Penanggulangan Covid-19 Kabupaten Garut dalam penanganan Covid-19 setelah Kabupaten Garut dinyatakan sebagai daerah tertinggi angka kematian Covid-19 di Jawa Barat.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya bahwa untuk skala nasional, angka kematian akibat Covid-19 per tanggal 15 Mei 2021 berada di angka 2,76 persen sedangkan Kabupaten Garut sudah mencapai angka 4,2 persen dengan jumlah 382 kasus kematian. Sementara total yang terkonfirmasi positif mencapai 9.083 orang, yang meninggal dunia telah mencapai 382 orang atau mencapai 4,2 persen.

“Kita tentunya sangat prihatin dengan kondisi ini, karena bagaimanapun juga ini berkaitan dengan urusan nyawa manusia. Perlu ada upaya serius dan maksimal dalam menanggulangi wabah Covid-19 ini, karena pemerintah wajib menjaga keselamatan setiap warganya. Karena itu kami dari Fraksi PAN mempertanyakan keseriusan Bupati selaku Ketua Satgas dalam menangani persoalan Covid-19 di Kabupaten Garut,” ujar Hamzah selaku Ketua Fraksi PAN DPRD Kabupaten Garut.

Dirinya menilai, upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam menanggulangi wabah ini terkesan biasa-biasa saja dan terlihat sangat reaktif. Hal ini terbukti ketika tingginya angka kematian Covid-19 di Kabupaten Garut baru pemerintah melakukan reaksi dalam penanganannya. Menurutnya, pemerintah daerah seharusnya membuat langkah antisipasi dengan membuat perencanaan yang matang dan terukur, apalagi pasca lebaran tahun ini mobilisasi aktifitas masyarakat di Garut cukup tinggi. Terbukti baru sepekan setelah Idul Fitri, muncul klaster baru di Kecamatan Bungbulang sebanyak 37 orang terpapar Covid-19 yang mengakibatkan satu kampung di daerah tersebut terpaksa di-lockdown.

Menurut Hamzah, dari awal seharusnya pemerintah tegas dan mampu memprediksi, bagaimana mengendalikan aktifitas warga supaya tidak terjadi kerumunan di ruang publik. Sebagaimana kondisi ketika libur lebaran jalur di daerah Garut Selatan mengalami macet total akibat antrian pengunjung menuju lokasi wisata pantai selatan. Diperparah dengan berkerumunnya pengunjung di lokasi wisata pantai tersebut dengan tidak menerapkan protokol kesehatan.

“Saya menyangsikan pengunjung yang datang ke lokasi wisata tersebut sudah melakukan swab tes sebelumnya dan terbebas dari Covid-19, apalagi pengunjung ke pantai tersebut datang dari berbagai daerah tidak hanya wisatawan lokal Garut saja” Ujarnya.

Kondisi ini harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah supaya tidak abai dalam memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di Kabupaten Garut. Padahal menurutnya, baik alokasi anggaran penanganan Covid-19 maupun regulasi penanganan telah dibuat secara maksimal, persoalannya bagaimana efektifitas dalam implementasinya.

Selain itu, Fraksi PAN juga menyoroti transparansi pelaksanaan swab tes maupun rapid antigen yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Menurutnya, selama ini pemerintah tidak membuka data berapa jumlah warga yang sudah mengikuti swab tes maupun rapid antigen yang dilakukan pemerintah daerah bahkan disinyalir telah terjadi praktek komersialisasi oleh beberapa instansi fasilitas kesehatan yang ada di kabupaten Garut dalam pelaksanaan program tersebut.

“Kita meminta keseriusan dan ketegasan Bupati selaku Ketua Satgas Penanggulangan Covid-19 supaya dapat menjamin keselamatan warga Garut dari penyebaran virus Covid-19” pungkasnya.