Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PAN Guspardi Gaus merasa khawatir dengan dugaan kebocoran 105 juta data pemilih dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang di diunggah oleh anggota forum situs breached.to dengan nama identitas ‘Bjorka’.

Data kependudukan yang diduga bocor itu dijual oleh anggota forum dengan username “Bjorka” dalam sebuah unggahan di situs Breached Forums berjudul “INDONESIA CITIZENSHIP DATABASE FROM KPU 105M” (database kependudukan Indonesia dari KPU 105 juta).

Kebocoran data ini menjadi kasus kebocoran data beruntun dalam kurun waktu sebulan terakhir. Dimana Bjorka juga merilis kebocoran data 26 juta data pelanggan IndiHome, data registrasi SIM Card yang diklaim berjumlah 1,3 miliar dari 4 operator, serta 17 juta data pelanggan Perusahaan Listrik Negara (PLN).

“Belum lagi jika diperhitungkan kebocoran data sebelumya. Ini menandakan kebocoran data di Indonesia tidak saja mengkawatirkan tetapi sudah masuk dalam kondisi darurat kebocoran data pribadi,” ujar Guspardi, dilansir dari Hantaran.co, Minggu (11/9/2022).

“Tentu kita merasa prihatin bagaimana data pribadi yang sifatnya rahasia dan berharga, kerap bisa bocor di dunia maya. Apalagi data-data pemilih yang diduga bocor ini berisi informasi penting dan sensitif, seperti nama lengkap, NIK, nomor KK, alamat lengkap, tempat dan tanggal lahir, usia, jenis kelamin, hingga keterangan soal disabilitas,” katanya.

Legislator asal Sumatera Barat itu pun menilai terus berulangnya kebocoran data ini sudah sangat mengkhawatirkan dan harus bisa di hentikan.

Negara, kata dia, harus hadir melindungi warganya, jangan sampai negara dinilai lalai melindungi data masyarakat.Pemerintah harus dengan sangat serius menangani dan mengambil langkah konkrit melindungi keamanan data pribadi milik masyarakat. Jika tidak, maka dikhawatirkan merusak kepercayaan publik kepada pemerintah terhadap keamanan data mereka.

Oleh karena itu, KPU sebagai penyelenggara pemilu untuk melakukan investigasi dugaan kebocoran data pemilih yang jumlahmya sangat fantastis, agar tidak mengganggu pelaksanaan Pemilu 2024. KPU bisa melakukan koordinasi dengan Dukcapil terhadap kebocoran data ini.Selanjutnya bekerjasama dengan Kepolisian RI khususnya siber polri serta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk mengusut sumber yang membocor data tersebut. Karena resiko kebocoran data sangat besar.

“Jangan sampai data pemilih yang bocor ini menjadi hal yang kontraproduktif pada penyelenggaraan Pemilu 2024,” paparnya.

Sebelumnya diberitakan adanya dugaan kebocoran data yang diklaim berasal dari KPU RI oleh anggota forum Breached, Bjorka.