Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN), Saleh Partaonan Daulay mengatakan, harus diakui bahwa periode kedua Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin ini adalah masa sulit dan penuh tantangan. Sebab, tidak begitu lama setelah dilantik, dunia menghadapi wabah Covid-19. Semua negara disibukkan dengan penanganan wabah tersebut. Tidak terkecuali Indonesia.

Karena itu, Saleh mengatakan ada dua hal utama yang perlu diperhatikan pada periode ini. Pertama, bagaimana pemerintah menangani Covid-19 dari sisi kesehatan. Kedua, bagaimana upaya pemerintah mengendalikan dan memulihkan ekonomi nasional.

“Kedua hal ini dinilai berkaitan antara satu dengan yang lain. Tidak hanya itu, kedua hal ini juga sangat terkait dengan sektor kehidupan sosial dan ekonomi lainnya,” ujar Saleh, dilansir dari Jawapos.com, Rabu (20/10/2021).

Saleh mengatakan, dari sisi kesehatan, pemerintah dinilai telah berupaya keras untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Di awal pandemi, pemerintah terkesan agak sedikit lambat. Tetapi itu bisa dipahami mengingat persoalan Covid-19 adalah persoalan baru. Tidak ada satu negara pun yang siap menghadapinya.

“Namun, pemerintah perlu diapresiasi dengan gerak cepatnya untuk membentuk satuan tugas untuk menangani persoalan kesehatan akibat Covid-19. Satuan tugas itu juga digandengkan dengan satuan tugas untuk pemulihan ekonomi nasional,” katanya.

Harus diakui bahwa infrastruktur kesehatan Indonesia tidak semuanya siap menghadapi Covid-19. Untuk itu, di awal sekali, pemerintah menetapkan 100 rumah sakit yang menjadi rujukan Covid-19. Rumah-rumah sakit ini dinilai lebih siap karena sebelumnya telah dijadikan sebagai tempat perawatan bagi masyarakat yang terpapar flu burung. Tentu, faskes-faskes ini harus dilengkapi dengan alkes dan tenaga medis yang mumpuni.

Seiring dengan perkembangan pandemi, pemerintah menghadapi berbagai persoalan secara fluktuatif. Puncaknya adalah pada saat tingginya penyebaran virus Covid-19 di berbagai kota besar di Indonesia. Pada saat itu, semua rumah sakit penuh. Bahkan, banyak rumah sakit yang harus mendirikan tenda di sekitar halaman rumah sakit untuk menampung seluruh masyarakat yang terpapar.

“Pemerintah kala itu kesulitan. Agak sedikit mencekam juga. Kalau kita datang ke rumah sakit, ada banyak pasien yang terpapar. Ada banyak kendala yang harus ditangani. Untungnya, semua tenaga medis tetap siap siaga. Tidak ada yang menyerah. Kita salut kepada mereka,” katanya.

“Persoalannya kan tidak hanya soal tenaga medis dan ketersediaan tempat tidur. Waktu itu, terjadi kelangkaan oksigen. Banyak rumah sakit yang mengeluh. Begitu juga kelangkaan obat-obatan Covid. Kalaupun ada obat, harganya sangat tinggi sekali. Banyak yang tidak sanggup membeli,” tambahnya.

Semua itu adalah tantangan yang tidak ringan. Harus diakui bahwa pemerintah sangat sabar untuk menghadapi semuanya. Pada akhirnya, eskalasi yang terpapar menurun. Tingkat hunian rumah sakit juga menurun. Yang sakit dan meninggal turun drastis. Ini harus diapresiasi.

“Negara lain banyak juga yang terkejut dengan Indonesia. Bahkan, Malaysia tertinggal dengan kita. Ini harus disyukuri. Semua pihak tetap harus berkontribusi. Caranya, tetap menerapkan prokes secara ketat di semua tempat,” ungkapnya.

Anggota Komisi IX DPR ini menambahkan dari sisi pemulihan ekonomi, pemerintah dinilai juga bekerja cukup maksimal. Beberapa bulan yang lalu, ekonomi Indonesia sempat mengalami resesi. Pertumbuhan ekonomi mencapai titik terendah dan menyentuh lebih rendah minus 5 persen. Di tengah pandemi seperti saat ini, resesi seperti ini tentu tidak mudah dihadapi. Perlu kerja keras dan keseriusan semua pihak untuk bertahan dan berupaya menaikkan kembali perekonomian nasional.

“Di titik ini, saya kira pemerintah bekerja maksimal. Buktinya, ekonomi bisa tumbuh positif. Tingkat pertumbuhannya sangat baik. Bahkan, sekarang sudah mendekati 5 persen. Itu artinya, kita sudah tidak resesi lagi. Tinggal bagaimana bisa mempertahankan dan meningkatkan yang ada saat ini,” tuturnya.

Namun demikian Saleh menuturkan, harus diakui bahwa pemerintah belum mampu mengantisipasi gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK). Ada puluhan juta pekerja yang terpaksa di-PHK dan dirumahkan. Ini harus menjadi perhatian. Mereka yang terdampak ini harus dipikirkan agar kembali bisa bekerja dan bisa menghidupi keluarganya.

“Karena itu, kita harus terus mendukung program bantuan subsidi, bantuan sosial, dan pelatihan-pelatihan kerja yang dilakukan pemerintah. Dengan begitu, masyarakat tetap memiliki daya beli. Di basis terendah di pedesaan, daya beli sangat berpengaruh untuk mendorong stabilitas ekonomi. Dengan bantuan langsung tunai menjadi sangat penting saat ini,” katanya.

Selain itu, pemerintah diminta untuk memperbanyak program padat karya. Program padat karya diyakini akan mampu menaikkan penghasilan masyarakat. Program seperti ini juga sekaligus dapat dipergunakan untuk memberikan pekerjaan sementara bagi masyarakat yang kehilangan pekerjaannya.

Di lain pihak, pemerintah didorong untuk membantu para petani dan nelayan. Di tengah situasi pandemi, para petani dan nelayan dinilai tetap produktif. Meskipun ada kesulitan ekonomi, namun mereka tetap bisa bertahan. Sebagai negara agraris, sektor pertanian dan perikanan harus dijadikan sebagai garda terdepan untuk melindungi kepentingan nasional.

Perlu dicatat bahwa selama pandemi ini, sektor pendidikan dinilai paling tertinggal. Pasalnya, pendidikan jarak jauh yang diterapkan tidak dapat berjalan maksimal. Kualitas pendidikan kita merosot tajam.

“Tidak ada inovasi dan kreasi dalam dunia pendidikan. Padahal, menterinya sangat paham IT. Faktanya, tidak kelihatan gebrakan dalam bidang tersebut. Yang ada, para siswa, wali murid, dan pendidik jenuh. Pembelajaran sangat monoton. Banyak di antara siswa yang belajar sambil main game,” tuturnya.

Menurut Ketua Fraksi PAN DPR ini, kalaupun ada pembelajaran tatap muka (PTM) saat ini, tetapi tetap belum maksimal. Pembatasan yang ada, tetap menyisakan berbagai persoalan di sekolah. Seharusnya, ini yang diatasi pemerintah. Termasuk bagaimana agar dilakukan testing secara berkala bagi siswa dan pengajar.

“Dengan begitu, semua yang mengikuti PTM diyakini sehat. Agar tidak membebani sekolah dan orang tua murid, testing tersebut hendaklah dibebankan pada APBN,” pungkasnya.