Anggota Komisi VI DPR RI, Intan Fauzi, mengingatkan penegakan hukum harus mengusut tuntas kasus dugaan korupsi kasus minyak goreng.

Seperti diketahui, Kejaksaan Agung telah menetapkan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Indrasari Wisnu Wardhana sebagai tersangka kasus minyak goreng.

Pasalnya, persoalan harga minyak goreng ini menurut Intan masih belum selesai, terlebih memasuki Hari Raya Idul Fitri.

“Kita berharap ini bagian dari kerja masyarakat mengawasi, dan terbuka sudah di publik bahwa kelangkaan minyak goreng, harga yang tinggi dan sebagainya, terang benderang di publik,” kata Intan, dilansir dari Tribunnews.com, Kamis (21/4/2022).

Dia mengutip bagaimana pernyataan Satgas dan KPPU bahwa 70 persen pasar telah dikuasai perusahaan besar.

Sudah ada Satgas, KPPU yang menyatakan 70 persen pasar dikuasai perusahaan besar.

Legislator PAN itu meminta semua stakeholder terkait harus memberi perhatian soal ini, mulai dari Kemendag, para pengusaha, institusi terkait, hingga masyarakat.

“Jangan dilupakan juga harga harga pangan yang naik termasuk minyak goreng ini belum selesai,” kata dia.

Dia mengatakan pemerintah sudah mengeluarkan aturan Harga Eceran Tertinggi (HET) dan ketentuan ini harus dipatuhi oleh para pengusaha.

“Bicara HET, ada regulasi dan pengusaha itu bisa melakukan usaha karena ada izin. Kalau melanggar ketentuan yang dibuat pemerintah, cabut izin usahanya. Ini harus secara tegas, aturan sudah dibuat harus ada sanksi yang tegas,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, teka-teki dalang yang bermain di balik mafia minyak goreng akhirnya terungkap. Setidaknya ada empat orang yang ditetapkan tersangka dalam kasus tersebut.