Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PAN, Prof. Zainuddin Maliki, sangat kecewa dengan langkah Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Makarim, membubarkan Badan Standar Nasional Pendidikan (BNSP).

Zainuddin mengatakan BSNP merupakan badan independen yang diisi unsur masyarakat dari berbagai latar belakang.

“Pembubaran BSNP bertentangan dengan prinsip independensi, partisipatoris dan kegotong-royongan dalam penyelenggaraan pendidikan,” kata Zainuddin, dilansir dari JPNN.com, Rabu (1/9/2021).

Keputusan Nadiem membubarkan BSNP dituangkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbud) Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemendikbudristek. Kemendikbudristek beranggapan bahwa standar nasional pendidikan merupakan bagian dari norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) yang perumusannya menjadi tugas dan fungsi Kemendikbudristek.

Guna memastikan keberlanjutan keterlibatan publik dalam perumusan kebijakan terkait standar nasional pendidikan Kemendikbudristek akan menyesuaikan tugas dan fungsi BSNP menjadi Dewan Pakar Standar Nasional Pendidikan.

“Mengganti fungsi BSNP dengan Dewan Pakar belum sejalan dengan amanat UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas,” tutur Zainuddin.

Dia menambahkan dalam Pasal 35 UU Sisdiknas pemerintah diberi amanat untuk mengembangkan standar nasional pendidikan serta melakukan pemantauan dan pelaporan. Sementara penjelasan pasal ini menyebutkan bahwa badan pengembangan standar nasional pendidikan tersebut bersifat mandiri.

“Dewan Pakar itu sekadar memberi pertimbangan kepada mendikbudristek mengenai standar nasional pendidikan, tentu tidak setara dengan BSNP yang mandiri,” ungkap Legislator asal Dapil X Jatim (meliputi Gresik dan Lamongan) itu.

Dengan membubarkan BNSP, kata dia,, sekolah tidak akan lagi memiliki acuan standar kelulusan, pengembangan kurikulum, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, maupun pembiayaan pendidikan yang disusun oleh sebuah lembaga mandiri. Dengan demikian, lanjut Zainuddin, Kemendikbudristek tengah melakukan penguatan dan pemusatan birokrasi pendidikan yang berdampak pada pelemahan partisipasi masyarakat.

“Kamus gotong royong dalam penyusunan, pemantauan dan pelaporan standar nasional pendidikan menjadi terasa dikesampingkan,” ungkap mantan rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya ini.

Lebih lanjut dia mengatakan di tengah tantangan yang makin kompleks, apalagi beban pemerintah yang kian berat menghadapi pandemi Covid-19, dalam penyelenggaraan pendidikan seharusnya ditekankan pada pentingnya gotong royong dan dilakukan penguatan partisipasi masyarakat.

“Bukan malah melemahkannya,” pungkasnya.