Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Gunungkidul mendorong penguatan dalam bidang Jaring Pengaman Sosial (JPS) di tengah penanganan covid19. JPS ini dirasa sangatlah penting dan harus dipertimbangkan lagi, sebab sangat banyak warga yang terdampak covid19 dan membutuhkan bantuan dari pemerintah.

Ketua Komisi D DPRD Gunungkidul, Supriyadi, mengungkapkan selain masalah kesehatan JPS juga menjadi hal yang utama dalam penanganan covid19. Hal itu dikarenakan covid19 tidak hanya berdampak pada kesehatan seseorang melainkan dampaknya sangat luas, sektor ekonomi dan sosial warga juga terguncang akibat pandemi yang terjadi.

Hal yang mencolok berdasarkan data dan secara riil di lapangan adalah tingkat pengangguran di Kabupaten Gunungkidul yang meningkat kembali.

“Dampak pandemi sangat luar biasa pengangguran banyak karena di PHK, dirumahkan, dan lainnya. Ekonomi masyarakat sekarang turun karena usaha-usaha kecil hingga besar banyak yang oleng dan pariwisata tutup. Jaring pengaman sosial ini harus dimaksimalkan untuk membantu masyarakat yang terdampak pandemi,” kata Supriyadi usai Diskusi Publik dalam rangka HUT PAN ke-23, dilansir dari Pidjar.com, Minggu (29/8/2021).

Lebih lanjut ia menjelaskan, Fraksi PAN akan memperjuangkan bagaimana pemerintah ke depan untuk memaksimalkan JPS sebab jika dilihat berdasarkan data yang ada, dari anggaran puluhan miliar rupiah yang masuk dalam BTT plot untuk JPS masih sangat sedikit. Harusnya ada terobosan dari pemkab Gunungkidul untuk memberikan bantuan bagi warganya.

“Nantinya kami mendorong pemkab Gunungkidul untuk JPS yang menggunakan APBD yang tertuang dalam BTT ini untuk dimaksimalkan kembali. Mulai dari bantuan uang tunai ataupun program-program yang sekiranya membantu perekomomian masyarakat,” ungkap dia.

“Sesuai judul diskusi penanganan kemiskinan dimasa pandemi melalui JPS, kita padukan nantinya literasi dan referensi dari wilayah lain. Mudah – mudahan bisa kita padukan dan diakomodir sebagai materi untuk Kabupaten Gunungkidul membuat JPS yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Pastinya kita juga melihat kemampuan anggaran pemerintah,” jelas Supriyadi.

Lebih lanjut ia menjelaskan, permasalahan yang datang dari karena pandemi mulai banyak. Seperti halnya dengan anak yang menjadi Yatim atau Piatu atau bahkan yatim piatu karena orang tuanya meninggal dunia terpapar covid19. Ini juga menjadi sebuah hal yang perlu segera ditangani beserta dampak-dampak lainnya.