Anggota Komisi V DPR RI Dapil Kalbar 1 Fraksi PAN, Boyman Harun menilai perlu adanya penanganan serius mengenai masalah karhutla dan kabut asap yang terjadi di Kalbar.

Hal ini karena karhutla dan bencana asap bukanlah masalah baru melainkan sudah sering terjadi tiap tahunnya.

“Sebagai anggota komisi V dan masyarakat biasa asli Kalbar tentu asap ini sudah tidak lagi menjadi rahasia umum bahwa Kalbar menjadi provinsi penyuplai asap selain daerah lain,” kata Boyman, dilansir dari Tribunnews Pontianak, (Minggu 28/2/2021).

“Oleh karena itu saya berharap kepada aparat pemerintah terutama pemda harus sedini mungkin mengantisipasi asap jangan menjadi momok lagi kita di Indonesia karena dulu informasinya asap kita sampai ke negara tetangga,” tambahnya.

Menurutnya pula, kabut asap sendiri sudah menganggu penerbangan yang ada di Kalbar.

“Dalam waktu dekat kita juga akan membicarakan ini secara serius, berkaitan dengan masalah asap, dengan para kepala daerah, kita mendorong pihak pusat terutama BNPB dan sebagainya untuk mengantisipasi sedini mungkin, apalagi kabut asap ini sudah mulai nampak dan mengganggu pandangan,” tuturnya.

“Saya sebagai wakil rakyat tentu konsen terhadap masalah ini, akan kita sampaikan dengan Menteri terkait agar pemasalahan asap ini jangan dianggap main-main, terutama tindakan tegas kepada perusahaan yang melakukan pembakaran secara sengaja,” jelas Boyman.

Dampak terhadap penerbangan, lanjut Ketua DPW PAN Kalbar inj tentu besar sekali dengan jarak pandang tidak sesuai standar penerbangan.

Untuk itu, ia berharap wacana-wacana dalam rangka pembangunan waduk air dan sejenisnya dalam mengantisipasi karhutla harus diantisipasi secara serius.

“Hal ini (karhutla dan asap, red) tidak bisa kita biarkan terus,” tegasnya.

Selain daripada memang, kata dia, yang terpenting adalah memberikan pemahaman kepada masyarakat terutama perusahaan yang ada di Kalbar, arti pentingnya untuk menjaga bahaya asap.

“Kesadaran masyarakat untuk tidak membakar sembarangan dan membakar hutan, harus kita sosialisasi terus disamping adanya tindakan tegas,” paparnya.

Lebih lanjut, ia mengatakan dengan adanya para pimpinan dan anggota Komisi V di DPR RI berasal dari Kalbar juga harus dimanfaatkan kepala daerah.

Dalam hal ini untuk pembangunan-pembangunan tertentu, bahkan seperti waduk untuk mengatur banjir dan airnya guna pemadaman karhutla.

“Kita di Komisi V ada Ketua dan Wakil Ketua dari Kalbar, anggota komisi V juga dari Kalbar, mestinya dimanfaatkan dengan baik melihat peluang yang ada untuk pembangunan di Kalbar, perlu sinergisitas yang dibangun kepala daerah dengan DPR RI, karena kami untuk mengusulkan sesuatu harus ada dasarnya, namun jika pembangunan untuk Kalbar saya rasa kita sepakat untuk mendukung,” tutup Boyman.