Anggota DPR RI Fraksi PAN Guspardi Gaus dalam rangkaian kegiatan Reses Perorangan Masa Sidang III Tahun anggaran 2020 – 2021, menggelar pertemuan dengan para guru honorer K2 dan tenaga honorer teknis di Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat, Rabu (24/2/2021).
Pertemuan dan dialog yang di adakan di aula kantor Bupati Pasaman Barat ini, dalam rangka mematuhi protokol kesehatan, dibatasi hanya di ikuti 70 orang perwakilan dari guru honorer K2 dan tenaga tekhnis lainnya sebagai perwakilan dari 1.045 jumlah honorer di Kabupaten Pasaman Barat.
“Persoalan honorer K2 adalah bengkalai yang harus diselesaikan oleh pemerintah pusat. Apalagi khusus honorer K2 adalah janji pemerintah dan pemerintah harus menunaikan janji tersebut dengan mengangkat para tenaga honorer K2 menjadi PNS,” ujar Guspardi.
Anggota Komisi II DPR RI itu berpendapat agar para tenaga honorer Kategori 2 selayaknya di angkat langsung menjadi pegawai negeri tanpa harus melalui perekrutan dan proses seleksi lagi.
Lamanya pengabdian para guru honorer dan tenaga K2 lainnya bisa menjadi petimbangan bagi pemerintah untuk mengangkat mereka menjadi PNS.
Disamping itu, tenaga honorer K2 ini bukan pencari kerja, tapi mereka memang sudah bekerja bertahun-tahun mengabdi pada negara, ujar legislator asal Sumatera Barat itu.
“Pada tahun 2021 ini pemerintah merencanakan akan mengangkat 1,3 juta Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Sebanyak satu juta untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan 300 ribu untuk formasi tenaga teknis dan lainnya,” jelas Guspardi.
Ia meminta, para tenaga honorer K2 agar dapat memanfaatkan peluang ini dengan sungguh dan maksimal meretas jalan untuk diangkat sebagai pegawai negeri.
“Jangan putus asa, teruslah berjuang melalui berbagai forum dan aliansi tenaga honorer K2 diseluruh Indonesia. Intinya, aspirasi para honorer K2 ini akan terus kami perjuangkan di parlemen agar menjadi perhatian dan fokus utama pemerintah,” pungkas Anggota Baleg DPR RI tersebut.
Related posts
Terkini
- PAN Harap Bank Syariah Indonesia Jadi Leading Sector Pemulihan Ekonomi Nasional March 9, 2021
- PPKM Mikro Diperpanjang, PAN Minta Data Evaluasinya Dibuka March 9, 2021
- Fraksi PAN Tolak RUU Ibu Kota Negara Masuk Prolegnas 2021 March 9, 2021
- PAN Ajak Masyarakat Beli Produk Dalam Negeri March 5, 2021
- Pertama di Madura, Gaji Anggota DPR PAN Dihibahkan Untuk Petani March 5, 2021