Organisasi masyarakat Pro Jokowi (Projo) meminta Kementerian BUMN menambah jumlah relawan Presiden Jokowi yang menduduki jabatan komisaris atau direksi.
Bagi Partai Amanat Nasional (PAN), Penempatan jabatan Komisaris atau Direksi BUMN seharusnya didasarkan pada kompetensi dan pengalaman seseorang, bukan relasi politik.
“Kita semua ini ingin BUMN jadi lebih baik, mumpung sekarang ada momentumnya maka pemilihan dan penempatan Komisaris atau Direksi BUMN seharusnya dipilih berdasarkan kompetensi dan pengalaman, bukan relasi atau karena pamrih politik,” kata Hakim.
Demikian disampaikan Kapoksi Komisi VI DPR RI Fraksi PAN Abdul Hakim Bafagih di Kediri, Sabtu (31/10).
Hakim mengingatkan bahwa salah satu kritik dan evaluasi terhadap Kementerian BUMN di periode-periode sebelumnya adalah Komisaris dan Direksi yang didasarkan pada pertimbangan politis, bukan kompetensi dan pengalaman.
“Jangan sampai terulang lagilah kesalahan yang kemarin, ujungnya bikin BUMN kita nggak maju-maju. Era Pak Erick ini seharusnya memperbaiki kesalahan kesalahan periode sebelumnya, dan Wajib BUMN kita lebih MAJU, ” lanjut Anggota DPR Dapil Jatim VIII ini.
Karena itu Hakim menyampaikan dukungannya pada Kementerian BUMN jika benar benar serius ingin memperbaiki sistem pemilihan jabatan Direksi dan Komisaris agar lebih objektif, transparan dan berbasis pada kompetensi.
“Perbaikan ke arah lebih baik itu wajib didukung. PAN siap memberikan _support_ jika Pak Erick dan Kementerian BUMN serius berbenah dan meninggalkan cara lama yang kurang pas dalam penentuan jabatan Direksi dan Komisaris,” tutupnya.