Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan saat ini sudah ada 53 kasus korupsi di tubuh BUMN yang merugikan negara.
Terkait hal ini, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno mendorong Erick melangkah ke penegakan hukum, jika memang ditemukan indikasi korupsi.
“Saya kira tidak terkecuali di kementerian manapun, atau instansi manapun jika memang ada indikasi temuan korupsi, perlu segera ditindaklanjuti oleh Kementerian atau pimpinan lembaga, institusi tersebut atau dalam hal ini di kementerian BUMN ada indikasi kasus-kasus korupsi. Dalam hal ini disebut ada 53, kami justru mendorong agar penegakan hukum bisa ditegakan,” kata Eddy, dilansir dari Liputan6.com, Senin (6/7).
Menurut dia, banyak sudah kasus terjadi. Di mana jajaran seperti direksi yang menerima gaji besar ternyata melakukan korupsi.
“Sudah ada rekam jejak dari sejumlah pejabat BUMN yang menempati posisi tinggi melakukan tindak pidana korupsi, (sudah) terbukti dan sudah divonis di pengadilan. (Karenanya) kalau ada temuan, silahkan ditindaklanjuti,” ungkap Eddy.
Sekretaris Jenderal DPP PArtai Amanat Nasional (PAN) ini pun menuturkan, jika memang dibawa ke penegakan hukum sejumlah dugaan korupsi tersebut, pihaknya mendukung.
“Tentu namanya penegakan hukum, kami akan dukung sepenuhnya,” pungkasnya.