Mengawali tahun 2020, DKI Jakarta dilanda banjir. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Fraksi Partai Amanat Nasional Zita Anjani mengatakan, ibu kota lumpuh karena banjir yang terjadi di sejumlah titik.
“Di awal tahun 2020, kita sama-sama menghadapi musibah banjir Jakarta. Saya warga Jakarta Timur, Cipinang Muara menyaksikan langsung bagaimana tetangga-tetangga saya terkena banjir yang luar biasa besarnya. Jakarta lumpuh,” ucap Zita seperti dilansir dari Detik News, Rabu (1/1).
Zita menjelaskan, banjir yang terjadi bukan sekadar luapan air dari sungai, namun ada masalah limbah yang membuat air banjir mengeluarkan bau tak sedap dan berpotensi menyebabkan penyakit.
“Saya sudah meninjau lokasi banjir di Cipinang Melayu dan Cawang. Situasinya sangat serius. Sepanjang jalan saya mencium bau yang tidak sedap, banjir kali ini bukanlah semata-mata air hujan tapi sungai yang meluap ke permukaan sehingga air banjir yang masuk ke rumah-rumah dan jalan adalah air yang penuh dengan kotoran,” ujarnya.
Musibah banjir di ibu kota kali ini, Zita meminta, semua pihak tidak membandingkan banjir tahun berapa yang lebih parah. Ia berharap, semua pihak bersama-sama mencari solusi dan memikirkan langkah penanganan setelah banjir untuk mencegah masalah kesehatan.
“Saya tidak mau berdebat mana banjir yang lebih parah, masa sekarang atau masa gubernur sebelumnya. Namanya banjir ya banjir, tugas pemerintah menyelesaikan itu. Tidak ada itu banjir yang lebih baik, banjir yang lebih buruk. Banjir ya banjir, solusinya mesti dipikirkan bersama-sama,” tuturnya.
Zita mengimbau, pengadaan lahan untuk Dinas Sumber Daya Air harus dilakukan. Menurutnya, sungai perlu ditata agar banjir bisa dicegah di masa depan.
“Beberapa waktu yang lalu saya baru bicara soal pengadaan lahan yang mampet di dinas Sumber Daya Air, dampaknya pasti ke penanganan banjir. Sungai harus dikembalikan menjadi bagian dari ekosistem. Sungai atau kali perlu diatur, pengadaan lahan untuk perluasan sungai atau kali sangat diperlukan, juga pembangunan dan perluasan waduk-waduk di Jakarta. Banjir di Jakarta memerlukan political will dari seluruh stakeholders, baik pemprov maupun kami di DPRD,” pungkasnya.