Anggota DPR RI Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Prof. Zainuddin Maliki menyatakan keprihatinannya terhadap nasib 4,2 juta pembantu rumah tangga (PRT) di Indonesia yang belum memperoleh perlindungan Undang-Undang.
Menurutnya, PRT rentan dari berbagai bentuk eksploitasi para majikan terbukti banyak kasus pelanggaran hak dan kekerasan terhadap mereka. Tercatat, kekerasan terhadap PRT sebanyak 342 kasus tahun 2017 dan 427 kasus tahun 2018.
“Pekerja rumah tangga harus dilindungi oleh undang-undang yang adil. Jangan sampai yang lemah menjadi pihak-pihak yang dinista oleh yang kuat,” ungkap Prof. Zainuddin dalam rapat dengar pendapat Badan Legislasi DPR RI dengan Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga (Jala PRT), Senin (2/12) seperti dikutip dari PWMU.
Sementara anggota DPR RI Fraksi PAN yang lain, Ali Taher, menyarankan agar RUU tentang Perlindungan Pembantu Rumah Tangga (PRT) menjadi prioritas.
Usualan tersebut, menurutnya atas dasar pertimbangan konteks hak asasi manusia dengan turunan dari Pancasila dan penghormatan terhadap manusia dan kemanusiaan.
“Undang-undang ini bernilai strategis, segera kita wujudkan. Undang-undang ini kita prioritaskan, tidak ada lagi tunda-tunda, fardu ‘ain hukumnya. Ini fardu ‘ain untuk diperjuangkan,” kata Ali saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Baleg DPR RI dengan Jaringan Nasional Advokat Pekerja Rumah Tangga di Ruang Rapat Baleg DPR RI, Senayan, Senin (1/12) seperti dikutip dari situs resmi DPR RI.
Bagi Ali, RUU ini adalah dalam rangka penghormatan atas nilai-nilai kemanusiaan, Pasal 27 UUD 1945 mengatakan setiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan yang layak, dan setiap warga negara mendapatkan perlakuan hukum yang sama.
Pengakuan perlindungan, jaminan dan kepastian hukum itulah yang menjadi sokoguru Pasal 1 ayat 3 UUD 1945.
“Yang menjadi ujung akhir pembangunan nasional kita adalah kesejahteraan atau prosperity, cara berpikir seperti inilah yang saya kedepankan,” tandasnya.