Maraknya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) seharusnya menjadi evaluasi agar jangan sampai terulang kembali di tahun yang akan datang. Karena itu PAN meminta pemerintah prioritaskan aspek pencegahan dalam mengatasi karhutla.
Anggota Komisi IV DPR RI Muhammad Syafrudin menjelaskan, dalam mengatasi karhutla di Provinsi Jambi masih banyak persoalan yang dihadapi, salah satunya kurangnya perlengkapan dan peralatan untuk memadamkan api. Hal ini dikarenakan anggaran yang masih sangat minim.
“Setelah mendengarkan pemaparan dari mitra kerja, memang alokasi anggaran di kementerian dan lembaga untuk mengatasi problem (karhutla) ini masih minim, ke depan harus bersama-sama bertanggung jawab untuk memberikan hasil yang maksimal,” ujar Syafrudin saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI dalam rangka meninjau upaya pemadaman karhutla di Provinsi Jambi, Kamis (7/11).
Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini juga mengatakan, permasalahan karhutla yang terjadi di Jambi dan sejumlah wilayah di Indonesia harus segera dibuat jalan keluarnya, agar tidak terjadi lagi setiap tahunnya.
“Persoalan kebakaran hutan ini tiap tahun selalu terjadi, harusnya kita harus sudah bersiap bagaimana agar kebakaran hutan tidak terjadi lagi di tiap tahunnya,” katanya.
Syafrudin berharap ke depan regulasi dan undang-undang yang mengatur karhutla tidak saling tumpang tindih, supaya tidak saling membuat bingung satgas-satgas di lapangan. Ia meminta seluruh pihak terkait untuk duduk bersama-sama menyatukan visi, sehingga jika terjadi karhutla, harus bisa diambil tindakan secepatnya.
“Dan juga anggaran, jangan sampai ada item-item pada APBN yang tidak bisa digunakan untuk mengatasi karhutla. Kita harus melihat flexibility, sehingga (anggaran dan regulasi) bisa membantu kemudahan satgas dalam melaksanakan tugas di lapangan, dan tidak berbenturan dengan peraturan yang berlaku,” tutup legislator dapil Nusa Tenggara Barat I ini.