PAN menyampaikan catatan akhir tahun 2020 mulai dari aspek hukum, ekonomi, hingga pendidikan di Tanah Air. PAN menilai keberhasilan penanganan pandemi virus Corona (COVID-19) merupakan kunci perbaikan sosial hingga ekonomi bangsa.

“Partai Amanat Nasional berpandangan bahwa keberhasilan dalam penanganan COVID-19 adalah kunci bagi perbaikan kehidupan sosial ekonomi bangsa Indonesia di masa yang akan datang,” kata Sekjen PAN Eddy Soeparno di acara ‘Refleksi Akhir Tahun 2020 dan Outlook PAN 2021 di Sekretariat DPP PAN, Jalan Daksa I, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dilansir dari Detikcom, Rabu (30/12).

Eddy mengatakan partainya mendesak agar tidak ada pihak yang memanfaatkan situasi pandemi. Terlebih menjadikan pandemi Corona sebagai alat politik untuk meraih simpati masyarakat.

“PAN mendesak agar tidak ada pihak-pihak yang memanfaatkan pandemi ini untuk kepentingan kelompoknya dan juga tidak menjadikannya sebagai alat politik untuk meraih simpati masyarakat. Harus dibangun kesadaran bahwa pandemi ini adalah musuh kemanusiaan dan sangat tidak layak untuk dijadikan komunitas politik,” ujar Eddy.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Fraksi PAN Saleh Partaonan Daulay menyoroti program vaksin gratis COVID-19. Ia mendorong pemerintah berhati-hati dalam meneliti vaksin yang masuk Indonesia.

“PAN mengingatkan pemerintah jangan sampai program vaksin gratis ini melupakan prinsip kehati-hatian. Kita ingin pemerintah tetap berhati hati menelaah meneliti vaksin yang masuk ke Indonesia. Kita berharap BPOM menjamin independensinya kemudian integritasnya sebelum mengeluarkan EUA,” ucapnya.

Lebih lanjut, Saleh menyoroti alat pendeteksi virus Corona buatan UGM, yaitu Genose. Ia berharap alat itu dapat segera diproduksi massal oleh pemerintah.

“Kita dapat kabar gembira, UGM menentukan satu alat yang disebut dengan Genose. Ini kita harapan segera diproduksi massal karena Genose ini pertama murah biaya dibandingkan dengan rapid test PCR yang angkanya jauh mahal dibanding ini. Kedua alat ini kemampuannya cepat dan tinggi, tak tunggu waktu lama hasilnya bisa segera diketahui. Ketiga, alat ini bisa didistribusikan secara cepat ke seluruh Indonesia,” tuturnya.

Di bidang pendidikan, Saleh menilai pemerintah masih memiliki banyak kekurangan. Ia menilai pemerintah kurang responsif menanggapi keluhan dan aspirasi para orang tua murid. Ia juga menilai program pembelajaran jarak jauh (PJJ) masih belum terpusat. Ia berharap pemerintah memperbaiki sistem PJJ.

“Bahwa program PJJ yang dilakukan saat ini menurut kami itu sebetulnya dilaksanakan atas inisiatif dan partisipasi sekolah-sekolah secara sendiri-sendiri dan kelihatannya ini tidak diorganisir secara benar, secara nasional oleh pemerintah pusat. Karena itu ini sebenarnya masih bisa disempurnakan,” ujarnya.

“Jangan sampai ini sekarang orang tua murid itu, itu menjadi guru-guru bagi anak-anak mereka sementara mereka itu sebetulnya tidak menguasai metodologi pembelajaran yang baik untuk anak-anaknya,” sambungnya.

Kemudian di aspek hukum, Ketua DPP PAN Pangeran Khairul Saleh mengapresiasi kinerja aparat hukum dalam pelaksanaan Pilkada 2020. Ia mendorong pemerintah terus meningkatkan profesionalitas dalam menjalankan tugas.

“PAN mendorong pemerintah dan aparat penegak hukum untuk meningkatkan profesionalisme, penghormatan terhadap HAM serta menjunjung tinggi prinsip keadilan dalam melaksanakan tugas-tugas dan tanggung jawabnya,” ujarnya.

Selain itu, anggota Komisi XI DPR dari Fraksi PAN Jon Erizal menyoroti banyaknya PHK yang terjadi di masa pandemi Corona. Ia menilai masyarakat sangat membutuhkan program bantuan sosial (bansos).

“Menyikapi hal ini PAN mendukung upaya pemerintah mempersiapkan strategi penanganan bagi masyarakat yang terkena pemutusan hubungan kerja, PHK, di tengah wabah pandemi virus COVID-19, melalui program padat karya tunai, program pelatihan dan peningkatan kapasitas atau¬†re-skilling, bantuan sosial tunai atau bansos dan program lainnya yang sangat dibutuhkan,” ungkapnya.