Pada APBD Perubahan 2020, terjadi pengurangan Belanja Pegawai yang telah disepakati Badan Anggaran dengan TAPD. Dananya dialihkan untuk pencegahan dan penanganan Covid-19. Tapi pada APBD 2021 jangan lagi ada pengurangan.

“Pengurangan belanja pegawai pada 2020, kita setuju karena dialihkan untuk penanganan Covid-19. Bahkan tidak hanya belanja pegawai, anggaran sektor lain pun dipangkas,” kata Ketua Fraksi PAN DPRD Sumbar, Muhayatul, dilansir dari analisakini.id, Rabu (11/11).

Mantan ketua pemuda Muhammadiyah Sumbar ini juga mengatakan, pada RAPBD 2021 jangan ada lagi pemotongan, apalagi yang menyangkut kesejahteraan pegawai.

Hal ini menjadi penekanan Fraksi PAN, setelah melihat nota keuangan Ranperda tentang APBD 2021 yang disampaikan Gubernur melalui Sekdaprov. Dalam nota tersebut, tertulis alokasi belanja pegawai Rp1,861 triliun lebih dan pada APBD Perubahan 2020 dialokasikan sekitar Rp1,818 triliun.

Di sini ada penambahan sekitar Rp43 miliar seiring pula dengan adanya pengangkatan CPNS dan PPPK tahun 2021.

“Kami juga ingin memastikan, kalau pada APBD P 2020, belanja pegawai dikurangi, apa saja itu item-itemnya dan dipastikan kembali dicantumkan pada Ranperda APBD tahun 2021,” kata Muhayatul.

Dalam kesempatan itu Muhayatul juga mengatakan seperti disampaikan gubernur dalam nota keuangan Ranperda APBD 2021, penyusunannya masih akan tetap dibayangi oleh kondisi pandemi virus Corona yang mengakibatkan ketidakpastian perekonomian global, nasional dan daerah sehingga secara langsung akan berpengaruh kepada penerimaan negara dan daerah.

Karena kondisi pandemi virus Corona dimaksud, juga belum jelas kapan berakhir), berapa pula dana dialokasi dalam APBD khusus untuk menangani Corona ini. Apalagi dalam operasional dan penerapan Perda AKB dalam Pengendalian dan Pencegahan Covid-19 membutuhkan dana yang memadai pula.