Anggota Komisi X DPR RI Fraksi Partai Amanat Nasional Prof. Zainuddin Maliki mengomentari gaji guru kelompok bermain (KB) hanya sebesar Rp 150.000 sebulan.

“Memprihatinkan! Sudah bergaji kecil, dituduh terpapar radikal pula. Padahal mereka telah lama mengabdi. Beberapa diantaranya sudah 15 atau 20 tahun dengan gaji kecil,” ungkapnya dalam pertemuannya bersama Ikatan Guru Bustanul Athfal Aisyiyah (IGABA) di Gedung Dakwah Muhammadiyah Lamongan, seperti dikutip dari PWMU, Senin (30/12).

Menurut Zainuddin, semangat dan pengabdian para guru KB, Bunda PAUD, dan guru-guru TK dalam mendidik anak yang tengah memasuki usia emas itu patut dihargai dan dibanggakan.

“Mereka memimpikan siswa-siswinya tumbuh menjadi anak-anak yang berakhlak dan kelak mampu membawa negeri ini menuju Indonesia berkemajuan,” jelasnya.

Untuk itu, menurutnya, melihat semangat penuh pengabdian para guru, rasanya sangat tidak bijak jika mendapat tuduhan terpapar radikal.

Zainuddin juga menerima permintaan IGABA se-Kabupaten Lamongan yang memiliki 140 TK dan 138 KB untuk membantu mendesak pemerintah dalam memberikan kesejahteraan bagi para guru pembina TK maupun KB.

Salah seorang guru IGABA Mubaidah menitipkan pesan kepada Zainuddin agar guru-guru KB bisa masuk jalur pendidikan formal.

“Kami minta guru-guru kelompok bermain dimasukkan dalam jalur pendidikan formal agar bisa mendapatkan tunjangan pendidik profesional (TPP),” kata Mubaidah.

Mereka juga mengeluhkan proses pencairan TPP yang tidak lancar.

“Pencairan TPP antara guru dan kepala sekolah tidak bersamaan. Sering terjadi TPP guru sudah cair tetapi untuk kepala sekolah terlambat,” keluhnya.

Selain melakukan pertemuan dengan IGABA, Zainuddin juga menerima guru TK dan SD yang etrgabung dalam Forum Pejuang Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) se-Jawa Timur, di Lamongan.

Ketua Forum Pejuang PLPG se-Jawa Timur mengungkapkan, nasib peserta PLPG yang tidak jelas kelanjutannya setelah digantikan dengan Program Profesi Guru (PPG).

“Kami memang belum lulus UTN tetapi aturannya berhak mengulang hingga empat kali, sehingga mestinya masih bisa mengulang. Banyak di antara kami yang sudah inpassing, tetapi dinyatakan tak berguna lagi. SIMPKB kami sudah diblokir oleh LPMP. Alasannya PLPG sudah dihapus. Tetapi kenapa kami tidak diberi jalan keluar,” keluhnya.

Zainuddin mencatat dan menaruh perhatian terhadap keluhan para guru TK, KB, dan SD tersebut.

“Tentu kami akan mendesak pemerintah untuk memperhatikan kesejahteraan para guru anak-anak bangsa yang masih di usia dini, yang notabene adalah masa dimana mereka itu harus mendapatkan pelayanan pendidikan yang baik. Guru kelompok bermain jangan ditelantarkan, dan guru-guru yang PLPG-nya belum tuntas itu harus dicarikan jalan keluar,” tandasnya.