Kesempatan Rapat bersama Mendagri dimanfaatkan Anggota Komisi II DPR Fraksi PAN Guspardi Gaus untuk bicara mengenai pentingnya pemetaan kompetensi PNS.

Menurut Guspardi, pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) dengan pemetaan kompetensi PNS Pemda berdasarkan keahlian ini penting untuk pemerataan kualitas di seluruh jajaran pemda.

Demikian disampaikan Anggota DPR RI Komisi II Guspardi Gaus saat menghadiri Rapat Kerja Komisi II dengan Kementerian Dalam Negeri, Rabu (6/11).

Menurutnya, pengisian jabatan berbasis kompetensi bisa mencegah kolusi dan nepotisme apakah karena ada hubungan keluarga, tim sukses dan lainnya sehingga penempatan pejabat PNS tidak sesuai dengan bidang keahliannya.

“Di Sumbar pernah ada kepala dinas perhubungan tamatan fakultas peternakan. Tamatan Fakultas Ekonomi menjadi kepala dinas Pendidikan dan masih banyak lagi masalah penempatan pejabat dilingkungan pemda provinsi, kab/kota yang dilakukan oleh kepala daerah tidak sesuai dengan bidang keahliannya,” ungkap Guspardi.

“Untuk itu perlu ada aturan yang mengatur hal ini sehingga kepala daerah untuk menempatkan seseorang dalamn suatu jabatan betul-betul dilakukan secara profesional dan proporsional,” tambahnya.

Anggota DPR dari Daerah Pemilihan Sumbar II ini mengucapkan selamat kepada Mentri Dalam Negeri Tito Karnavian sebagai orang pertama dipercaya oleh presiden mewakili institusi kepolisian dalam melakukan terobosan dalam meningkatkan pelayanan dan kinerja Lembaga Kementerian Dalam Negeri.

Dalam laporan perkembangan realisasi anggaran Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) tahun 2019 pada 4 November 2019 dari total anggaran 3,415 triliun yang terealisasi 2,465 triliun atau sebesar 72,19 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2018 terjadi peningkatan 3,90 persen.

Pada tahun 2018 tersebut hanya terealisasi 68,29 persen. Kemendagri optimis dapat merealisasikan anggaran pada tahun 2019 melebihi pada tahun 2018 yaitu 94,59 persen.

“Tugas kita meningkatkan produktifitas oleh karena itu sesuai dengan pidato Presiden Jokowi tugas kita bukan hanya membuat dan melaksanakan kebijakan tetapi membuat masyarakat menikmati pelayanan dan pembangunan yang utama bukan proses tetapi hasil,” tutupnya.