PAMEKASAN – DPRD Pamekasan, meminta manajemen pengelolaan batik ditingkatkan guna mengangkat brand batik khas daerah yang identik dengan slogan Bumi Gerbang Salam.
“Ikon kota batik yang pernah disematkan ke Pamekasan, harus memiliki dampak positif terhadap perkembangan ekonomi masyarakat,” kata Hosnan Ahmadi, Ketua Komisi II DPRD Pamekasan, Kamis (14/1/2016).
Pihaknya menilai batik khas Pamekasan sudah memiliki prospek bagus, hanya saja menajemen pengelolaan perlu ditingkatkan agar lebih baik. “Orang itu kan pasti pakai baju, jadi harus memiliki motif terbaru terus. Ini bisa dilakukan secara bertahap, karena batik kita selama ini masih dikelola dengan manajemen sederhana,” imbuhnya.
“Kemasan penjualan batik sampai sekarang masih dilakukan secara sederhana, dan tidak ada inovasi baru yang membuat konsumen tertarik membeli,” ungkap politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu.
Dari itu, pihaknya meminta pemerintah kabupaten (Pemkab) Pamekasan, untuk segera mengevaluasi guna mengembangkan produksi dan daya jual bati pada tahun-tahun mendatang.
“Kampung batik yang ada di Banyumas, Klampar, Kecamatan Proppo itu, sampai sekarang belum dimaksimalkan. Menurut saya, disana harus ada pengembangan kawasan terpadu,” jelas pria yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Pamekasan itu.
Lebih lanjut ditegaskan, untuk mengembangkan batik di Pamekasan tinggal menunggu kebijakan dari pemerintah. Sehingga predikat kota batik bisa dirasakan oleh para pengrajin maupun masyarakat secara umum. “Jadi tidak seperti yang terjadi saat ini, dimana ikon kota batik hanya sebatas slogan semata,” pungkasnya.
Sumber: http://beritajatim.com/politik_pemerintahan/256824/dprd_pamekasan_minta_pemkab_tingkatkan_sistem_pengelolaan_batik.html#.VpiPaxV97IU
Related posts
Terkini
- PAN Minta Pemerintah Serius Tangani Karhutla dan Masalah Asap di Kalbar March 1, 2021
- PAN: Perpes Investasi Miras Timbulkan Kontroversi, Harus Dikaji Ulang! February 28, 2021
- Jadi Wabup Tasik 42 Hari, Sekretaris Wilayah PAN Belajar Dekat dengan Warga February 28, 2021
- PAN Tak Ikut-Ikutan Konvensi, Fokus Konsolidasi dan Bantu Pemerintah Atasi Pandemi February 26, 2021
- PAN Tetap Tak Mau Revisi UU Pemilu: Yang Sekarang Masih Valid February 25, 2021